Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menggelar Seminar Series 04 bertajuk “Masa Depan Kerja Aceh: Mengurai Pengangguran, Membangun Ekonomi Produktif” di Ruang Diklat FEB USK, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut membahas persoalan ketenagakerjaan di Aceh yang dinilai masih menghadapi tantangan struktural, meskipun daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
Koordinator Prodi Ekonomi Pembangunan FEB USK, Dr. Chenny Seftarita, mengatakan isu pengangguran semakin relevan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan inflasi, serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor usaha.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperbesar angka pengangguran dan menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan yang tepat dan kolaboratif.
Ia menilai persoalan pengangguran tidak hanya disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, transformasi keterampilan tenaga kerja, serta kemampuan daerah menciptakan sektor ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Seminar yang dipandu moderator Wisnu Satria, S.E., M.E., itu menghadirkan Guru Besar Ekonomi, Prof. Dr. Apridar, sebagai pembicara utama.
Dalam pemaparannya, Prof. Apridar mengutip data Badan Pusat Statistik per November 2025 yang menunjukkan jumlah pengangguran di Aceh mencapai 152 ribu orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,60 persen.
Ia menjelaskan, karakteristik pengangguran di Aceh tergolong mengkhawatirkan karena didominasi lulusan diploma dan sarjana yang belum terserap pasar kerja. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
Selain itu, fenomena setengah pengangguran juga masih tinggi. Sekitar 64,31 persen tenaga kerja di Aceh bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kaki lima, dan pekerja serabutan yang minim jaminan sosial serta kepastian pendapatan.
Prof. Apridar juga menyoroti minimnya investasi produktif sebagai salah satu penyebab sempitnya lapangan kerja di Aceh.
Ia mencontohkan Lhokseumawe yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan industri pupuk dan gas, kini justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi di Aceh sebesar 8,47 persen akibat deindustrialisasi pascakonflik dan tsunami 2004.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap sektor pertanian tradisional turut memperlemah struktur ekonomi daerah. Meskipun sektor pertanian menyerap sekitar 40,02 persen tenaga kerja, produktivitasnya masih rendah dan pekerjanya rentan karena sifat pekerjaan yang musiman.
Kondisi ketenagakerjaan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada triwulan II 2025 hanya mencapai 4,82 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,96 persen dan nasional sebesar 5,12 persen.
Tingginya angka pengangguran juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan di Aceh yang mencapai 12,33 persen atau sekitar 740 ribu jiwa, sehingga Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera.
Selain menurunkan produktivitas tenaga kerja, tingginya pengangguran juga mempersempit basis pajak daerah dan meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah karena anggaran lebih banyak digunakan untuk bantuan sosial dibandingkan investasi produktif.
Meski demikian, forum akademik tersebut mencatat adanya perkembangan positif dari realisasi investasi pada triwulan III 2025 yang mencapai Rp4,16 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Investasi tersebut disebut berhasil menyerap sekitar 3.504 tenaga kerja lokal. Momentum ini dinilai perlu dijaga melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum bagi investor.
Seminar tersebut menegaskan bahwa persoalan pengangguran di Aceh dapat diatasi melalui langkah strategis, seperti mempercepat investasi, mereformasi pendidikan vokasi agar sesuai kebutuhan industri, serta membangun infrastruktur pendukung industrialisasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar lembaga pendidikan di Aceh tidak lagi menghasilkan pengangguran terdidik di masa mendatang.