Polemik kondisi Irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRK Aceh Selatan, Arjuna. Ia menilai sedimentasi yang menumpuk di pintu intake menjadi penyebab utama terganggunya distribusi air ke areal persawahan masyarakat selama hampir satu tahun terakhir.
Ketua Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA) DPRK Aceh Selatan itu mengatakan, lambatnya penanganan oleh Dinas Pengairan Provinsi Aceh membuat persoalan tersebut terus berlarut dan berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat di kawasan Kluet Raya.
“Akibat sedimentasi yang menumpuk pada pintu intake, aliran air tidak lagi mampu mengairi persawahan masyarakat secara maksimal. Kondisi ini sudah berlangsung kurang lebih selama satu tahun terakhir,” kata Arjuna, Jumat (29/5/2026).
Menurut Sekretaris Komisi III DPRK Aceh Selatan itu, sedimentasi yang menumpuk menyebabkan aliran air ke saluran irigasi pada sayap kiri dan kanan tidak berjalan optimal. Akibatnya, ribuan hektare lahan pertanian masyarakat terancam mengalami kekeringan dan gagal tanam.
Arjuna menjelaskan, Irigasi Gunung Pudung yang dibangun sekitar tahun 1993 selama ini menjadi sumber utama pengairan bagi lahan pertanian masyarakat di Kluet Raya. Namun, minimnya perhatian terhadap pemeliharaan dan normalisasi jaringan irigasi membuat kondisi infrastruktur tersebut terus mengalami penurunan fungsi.
Ia menyebut persoalan distribusi air bukan pertama kali terjadi. Para petani, kata dia, sudah berulang kali menghadapi masalah serupa, namun hingga kini belum ada langkah penanganan yang menyeluruh dari Pemerintah Aceh melalui dinas terkait.
“Ironisnya, perhatian serius terhadap irigasi ini hanya pernah dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Aceh Selatan H. Husen melalui program normalisasi. Setelah itu, penanganannya terkesan tidak maksimal,” ujarnya.
Kondisi tersebut kini mulai dirasakan langsung oleh para petani. Sebagian besar petani telah melakukan pembajakan lahan dan menyiapkan benih untuk musim tanam. Namun, karena pasokan air tidak tersedia, sawah yang telah diolah terancam tidak dapat ditanami.
“Petani sudah mengeluarkan biaya untuk pengolahan lahan dan penyediaan benih. Namun karena air tidak mengalir, sawah menjadi kering dan penanaman terancam gagal dilakukan,” kata Arjuna.
Ia menambahkan, upaya normalisasi berskala kecil yang pernah dilakukan sebelumnya belum mampu menyelesaikan akar persoalan sedimentasi pada intake Gunung Pudung.
Arjuna mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala UPTD Pengelolaan Irigasi Wilayah V Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Bambang Yusri, terkait kondisi tersebut. Selain itu, usulan penanganan irigasi Gunung Pudung juga telah diajukan melalui APBA Murni Tahun 2026, namun hingga kini belum terealisasi.
“Saya berharap normalisasi Irigasi Gunung Pudung dapat segera diakomodasi dalam APBA Perubahan sehingga persoalan ini tidak terus berlarut dan petani tidak kembali mengalami kerugian akibat gagal tanam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arjuna mengingatkan bahwa kondisi kekeringan di kawasan Kluet Raya berpotensi menghambat pelaksanaan Program Bajak Sawah Gratis (BASAGA) yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di bawah kepemimpinan Bupati H. Mirwan.
Menurutnya, keberhasilan program peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur irigasi yang memadai.
“Jangan sampai program pertanian yang sudah dicanangkan pemerintah daerah justru terkendala karena lemahnya perhatian terhadap infrastruktur dasar pertanian seperti irigasi. Jika tidak segera ditangani, target peningkatan produksi pertanian di Kluet Raya berpotensi tidak tercapai,” tutup Arjuna.
Tinggalkan Balasan