Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai ketakutan di akhir masa jabatannya dan meminta agar ia dan keluarga dijaga ketat keamanannya seumur hidup.

Media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan para kroni Netanyahu mendesak badan keamanan dan intelijen Israel untuk mendukung proposal yang memungkinkan Shin Bet (Badan Keamanan Israel) untuk terus memberikan perlindungan keamanan kepada keluarganya selama lima tahun tambahan jika ia meninggalkan jabatannya setelah pemilihan umum 27 Oktober.

Menurut laporan tersebut, Sara Netanyahu juga meminta agar suaminya menerima perlindungan keamanan seumur hidup, bukan periode 20 tahun yang saat ini diberikan berdasarkan pengaturan yang ada.

Surat kabar tersebut mengatakan bahwa proposal tersebut telah memicu perdebatan di dalam lembaga-lembaga pemerintah terkait.

Dilaporkan pula bahwa komite menteri yang mengawasi urusan Shin Bet telah berulang kali menolak menyetujui permintaan tersebut, sementara para pejabat keamanan telah menunda keputusan akhir. Masalah ini diperkirakan akan ditinjau kembali oleh komite tersebut.

Laporan tersebut mencatat bahwa anak-anak mantan PM Naftali Bennett dan Yair Lapid saat ini tidak menerima perlindungan keamanan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang apakah keluarga Netanyahu harus menerima pengaturan khusus.

Menurut media tersebut, pendukung Netanyahu berpendapat bahwa perubahan dalam lingkungan keamanan Israel, termasuk konflik regional baru-baru ini membutuhkan peninjauan ulang mengenai prosedur keamanan yang lebih serius.

Salah satu sumber yang dikutip oleh surat kabar itu mengatakan bahwa Netanyahu dan istrinya berupaya memastikan pengaturan keamanan yang berkelanjutan untuk keluarga mereka jika ia kalah dalam pemilihan mendatang.

Sumber lain mengatakan bahwa perdebatan tersebut bukan tentang apakah perlindungan keamanan diperlukan, tetapi lebih tentang durasinya dan apakah perpanjangan lima tahun harus diberikan secara otomatis jika Netanyahu meninggalkan jabatannya.

Laporan tersebut belum dikonfirmasi secara independen dan belum ada keputusan resmi mengenai permintaan tersebut yang diumumkan, dikutip dari Middle East Monitor.**