Bupati Sumenep, Jawa Timur, Achmad Fauzi Wongsojudo, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersiaga menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau.
Menurut Fauzi, kekeringan merupakan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi. Karena itu, seluruh OPD diminta bergerak cepat dan meningkatkan kesiapsiagaan.
“Kekeringan di Sumenep sudah menjadi kejadian berulang. Karenanya, seluruh OPD harus siaga dan responsif dalam melakukan penanganan,” ucap Fauzi kepada Kompas.com di Sumenep, Selasa (7/7/2026).
Bupati dua periode itu memberi perhatian khusus kepada OPD yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak kekeringan, seperti Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Sosial P3A, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Fauzi menegaskan, seharusnya pengalaman menghadapi kekeringan setiap tahun membuat respons pemerintah semakin cepat dan terkoordinasi. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep juga telah menetapkan status siaga kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau.
Melalui status tersebut, seluruh OPD diharapkan mempercepat koordinasi dan penanganan agar dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat ditekan.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, menerima laporan dua desa mulai mengalami kekeringan pada awal musim kemarau tahun ini. Kedua desa tersebut yakni Desa Prancak dan Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan.
Kepala Pelaksana BPBD, Sumenep Achmad Laili Maulidi, mengatakan, hingga kini status kekeringan masih berada pada level siaga sehingga belum ada penetapan tanggap darurat maupun penyaluran bantuan air bersih.
“Iya, ada laporan dua desa mulai mengalami kekeringan, yakni Desa Prancak dan Desa Montorna di Kecamatan Pasongsongan. Tapi statusnya siaga, sehingga belum dilakukan dropping air bersih,” kata Laili.
Menurut dia, BPBD baru mengirim bantuan air bersih, apabila menerima permohonan resmi dari pemerintah desa. Setelah itu, petugas akan melakukan asesmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat.
“Dasarnya (dropping air) permintaan dari pemerintah desa. Setelah ada usulan, hasil asesmen menunjukkan warga membutuhkan air bersih, kami langsung menyalurkan bantuan,” tambahnya.
Laili mengatakan, biasanya jumlah desa terdampak kekeringan terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau.
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, wilayah terdampak bisa mencapai lebih dari 60 desa yang tersebar di daratan maupun kepulauan.
BPBD membagi tingkat kekeringan menjadi empat kategori, yakni ringan, sedang, berat, dan kritis.
Penanganan diprioritaskan bagi desa yang masuk kategori kritis, terutama ketika sumber air bersih masyarakat tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kalau sudah kritis, kami kirim bantuan air,” jelasnya.***
Tinggalkan Balasan